Popular Post

Popular Posts

About

Recent post

  1. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN

A.Kajian Tentang Sistem Perekonomian Indonesia di Masa Kolonial Belanda
 
Pertengahan dasawarsa tahun 1960-an terdapat beberapa arsip Belanda dan Indonesia yang berisikan tentang sistem administrasi pada masa pemerintahan Belanda yang terjadi pada abda ke-19 dan abad ke-20 yang dibuka untuk umum.Contohnya sistem tanam paksa yang menimpa para petani di Pulau Jawa saat itu, banyak sejarahwan yang berpendapat bahwa hal itu telah menjadikan petani di Jawa menjadi lebih miskin, padahal tidak demikian.
  1. Sejarah Sistem Perekonomian Indonesia di Masa Sistem Tanam Paksa
Menurut sejarah, sejarah perekonomian Indonesia mencatat bahwa ditahun 1830 terjadi kebangkrutan yang dialami oleh pemerintah penjajah akibat dari Perang Diponegoro tahun 1825 – 1930 yang merupakan perang terbesar di tanah Jawa dan juga Perang Paderi tahun 1821 – 1837 di Sumatera Barat. Kemudian Jendral Van den Bosch selaku Gubernur saat itu memperoleh izin untuk menerapkan Sistem Tanam Paksa atau yang disebut dengan Cultuur Stelsel yang memiliki tujuan utama untuk menutupi defisit dari besarnya anggaran pemerintah serta untuk mengumpulkan kembali kas pemerintahan yang habis terpakai. Dengan memaksa para petani untuk bekerja hingga 4 kali lebih lama dari jam kerja biasa dengan tujuan pokok agar kapasitas hasil pertanian meningkat demi untuk meningkatkan kondisi ekonomi pemerintahan Belanda saat itu.Memang dari hasil sistem Tanam Paksa ini berhasil meningkatkan sejumlah komoditi pertanian hingga dapat dieskpor ke Eropa, sehingga semakin tinggi penghasilan yang didapat oleh pemerintahan Belanda saat itu namun upah yang diberikan kepada kaum petani tidak seimbang dibanding tenaga dan jerih payah yang mereka keluarkan di masa sistem tanam paksa tersebut.
  1. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA
  Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia Soekarno adalah peletak dasar perekonomian indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :
  • Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia.
  • Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak
  • Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
  • Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian
indonesia.
Setelah kemerdekaan hingga tahun 1965, perekonomian Indonesia memasuki era yang sangat sulit, karena bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial, politik dan keamanan yang sangat dahsyat, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan.
Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas sosial- politik dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan. Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with Distribution of Wealth di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (pembangunan semesta berencana).
Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiper inflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965.  Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. 

Perekonomian Pada Masa Orde Lama 1945-1966
  • Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.
  • Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.
  • Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut.
  • Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.
  • Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk.
  • Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.
  • Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh:
1. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
3. Kas negara kosong.
4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 untuk mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.
Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
  • Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
  • Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.
Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
  • Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
  • Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
  • Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
  • Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, akan tetapi pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
  • Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).
  • Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).
  • Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa itu:
a. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.
c. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
d. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya.
e. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

Sitem Perekonomian
Selama masa orde lama, berbagai sistem ekonomi telah mewarnai perekonomian Indonesia, antara lain :
  1. Sistem ekonomi Pancasila & Ekonomi Demokrasi         : Awal Berdirinya RI
  2. Liberalis                                                                             : Awal 1950an – 1957an
  3. Sistem Etatisme                                                                : Awal 1958an – orde baru



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Orde Baru Hingga Saat Ini
1.     Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Orde baru (1966-1998)
 Kesejahteraan rakyat telah menjadi korban dan ambisi para petualan politik. Atas dasar kesadran tersebut, maka pada awal Orde Baru Stabilisasi Ekonomi menjadi proritas utama.
a.      Stabilisasi Ekonomi
Pada permulaan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha pengendalian tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pelaksanaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan “ Trilogi Pembangunan” yaitu sebagai berikut :
a)             Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menju kepada terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
b)             Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c)             Stabilitas yang sehat dan dinamis.
Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde Baru secara periodic 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
·       Pelita I (1969-1974), sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 menekankan pembangunan di bidang pertanian.
·       Pelita II (1974-1979), sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat.
·       Pelita III (1979-1984), sasaran yang hendak dicapai adalah Trilogi Pembangunan.
·       Pelita IV (1984-1989), sasaran yang hendak dicapai adalah di bidang pertanian tercapainya swasembada pangan.
·       Pelita V (1989-1994), sasaran yang hendak dicapai adalah upaya peningktan semua segi kehidupan bangsa.
·       Pelita VI (1994-1998), Pemerintah menitikberatkan pembangunan ekonomi yang berkaitam dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai pendukunggnya.

b.     Dampak Revolusi Hijau dan Indiustrialisasi
Berikut upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menggalakkan revolusi hijau antara lain :
a)     Intensifikasi Pertanian.
b)     Ekstensifikasi Pertanian.
c)     Diversifikasi Pertanian.
d)     Rehabilitasi Pertanian.
Berikut dampak positif revolusi hijau antara lain :
a)     Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh tani.
b)     Kekurangan bahan pangan dapat teratasi.
c)     Sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga Perekonomian Indonesia.

c.      Dampak Kebijakan Ekonomi Orde Baru
Dampak Positif :
1)     Pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2)     Swasembada beras.
3)      Penurunan angka kemiskinan

2.     Akhir Orde Baru
Krisis moneter yang melanda kawasan asia Tenggara menyebabkan ketidakstabilan Perekonomian Indonesia sejak pertengahan Juli 1997.
3.     Era Reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju kearah perbaikan. Reformasi tahun 1998 menuntut adanya pembaharuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hokum Masalah yang mendesak adalah upaya mengatasi kebutuhan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau masyarakat.
a.      Masa Kepemimpinan B. J. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Pada saat pemerintahan presiden B.J Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang ekonomi. B. J. Habibie diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Tugasnya adalah Melanjutkan kebijakan yang telah dibuat  oleh sebelumnya, kemudian Habibie membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan Habibie di bidang ekonomi antara lain :
1)     Merekapitulasi perbankan.
2)     Merekonstruksi Perekonomian Indonesia.
3)     Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
4)     Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga di bawah Rp. 10.000
5)     Mengimplementasikan Reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
Presiden B.J Habibie jatuh dari pemerintahannya karena melepaskan wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia.
b.     Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena pemerintahannya mengahadapi masalah-masalah yang kontroversial.
c.      Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)
Masa kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
1)     Melakukan pembayaran utang luar negeri.
2)     Memelihara dan memantapkan stabilitas Negara.
3)     Memantapkan ekonomi nasional.
4)     Privatisasi BUMN.
5)     Memperbaiki kinerja ekspor.

d.     Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-2014)
Berikut kondisi dan kebijakan-kebijakan masa kepemimpinan SBY di bidang ekonomi antara lain :
1)             Hingga Maret 2005 utang luar negeri U$$136.6 miliar dan masa penundaan utang paris club 3 sudah habis.
2)             Seratus hari pertama lebih banyak bicara ekonomi makro dari pada secara spesifik program peningkatan ekspor.
3)             Pada tanggal 19 Desember 2004 SBY menaikkan haraga “BBM Mewah”.
4)             Melanjutkan pertumbuhan ekonomi Megawati, diperkirakan pertumbuhan ekonomi nya naik hingga 4,4-4,9% dan inflasi meningkat yakni 5,5%.
5)             Menaikkan pendapat perkapita dengan mengandalkan pembangunan infrasruktur missal dengan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor dengan janji akan memperbaiki iklim investasi.

e.      Perkembangan Ekonomi di Tahun 2015
Awal tahun 2015 menjadi momentum tepat untuk memprediksi kondisi perekonomian Indonesia kedepan. Sebagai salah satu negara yang baru saja mengalami perombakan politik, serangkaian kebijakan baru tentunya akan mempengaruhi proyeksi ekonominya. Meskipun laju perekonomian di tahun lalu mengalami perlambatan, namun sejumlah ahli dan ekonom justru memprediksi bahwa di tahun 2015 perekonomian Indonesia akan mengalami peningkatan. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bahkan ditengah kondisi ekonomi internasional yang terbilang pesimis dalam beberapa tahun terakhir? Berikut ini sejumlah data yang dikumpulkan dari data-data Bank Indonesia dan sejumlah kalangan mengenai perkembangan ekonomi di tahun 2015.
Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. Kemudikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.
Mengacu pada evaluasi terhadap perekonomian di tahun lalu, di tahun ini Bank Indonesia memperkirakan  perekonomian Indonesia semakin baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, ditopang oleh perbaikan ekonomi global dan semakin kuatnya reformasi struktural dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Perekonomian Indonesia tahun 2014 diprakirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan dengan 5,8% pada tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur cenderung membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan AS. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan program penghematan anggaran.
Sementara itu, kegiatan investasi juga masih tumbuh terbatas. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%. Berbeda dengan 2014, di samping tetap kuatnya konsumsi rumah tangga, tingginya pertumbuhan ekonomi di 2015 juga akan didukung oleh ekspansi konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.


Reference:
Nama Anggota :
 Ø  Adelia Nursita Sari                                      : 20216113
 Ø  Muhammad Baharudin Alamsyah               : 24216750
 Ø  Shely Apriliana                                            : 26216997



Sejarah Perekonomian Indonesia

Sistem Politik Di Berbagai Negara - Macam-macam sistem politik dari berbagai negara berdasarkan dari kebijakan negaranya masing-masing. Macam-macam sistem plitik tersebut adalah sebagai berikut... 
  • Absolutisme : Sistem politik dimana tidak ada batasan hukum, kebiasaan, atau moral atau kekuasaan pemerintah. Istilah tersebut secara umum dipergunakan untuk sistem politik yang dijalankan oleh seorang diktator, tetapi dapat pula digunakan pada sistem yang kelihatannya demokratis yang memberi kewenangan mutlak pada legislatif dan eksekutif. Sifat utama dari bentuk pemerintahan ini adalah dengan pemusatan kekuatan, kontrol kelompok sosial yang ketat, sehingga tidak adanya partai politik sebagai pesaing dan perwakilan rakyat menjadi oposisi. 
  • Anarkisme : Sistem politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintahan. Para anarkis percaya bahwa dengan pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya, tidak hanya terbatas pada bentuk represi atau kontrol apapun. Mereka juga percaya bahwa kesempurnaan dari umat manusia tidak akan dicapai hingga semua pemerintahan dihapuskan dan setiap individu bebas sebebas-bebasnya. Namun salah satu batasan atas kebabasan itu adalah larangan melukai lain. Batan ini menimbulkan batasan lain. Jika umat manusia berusaha untuk menyakiti orang lain, semua individu lain yang berkelakuan baik memiliki hak untuk bersatu melawannya dan kelompok yang taat asas dapat menekan kelompok kriminal,walaupun hanya melalui kerja sama sukarela dan bukan melalui organisasi negara. 
  • Koalisi : Kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. Istilah dari koalisi yang paling sering digunakan sehubungan dengan partai politik. Pemerintahan koalisi, yang sering ditemukan di negara-negara multipartai, seperti Italia dan prancis, dapat dibentuk ketika tidak ada satu partai tunggal yang cukup kuat untuk memperoleh mayoritas dalam pemilihan umum. Pemerintah yang terbentuk biasanya mendistribusikan pos-pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi. 
  • Persemakmuran (commonwealth) : Sistem terdiri dari rakyat satu komunitas yang terorganisasi secara politis dan bersifat independen atau semi independen, dimana pemerintah berfungsi berdasarkan persetujuan rakyat.
  • Komunisme : Menurut teori, komunis dapat menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi. Namun dalam pratiknya, rezim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada persoalan kelas buruh dan pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan. 
  • Demokrasi : Sistem politik dimana rakyat suatu negara memerintah melalui bentuk pemerintahan apapun yang mereka pilih. Dalam demokrasi modern, otoritas tertinggi dilakukan oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Perwakilan dapat dilanjutkan dengan pemilihan umum menurut prosedur hukum recall dan referendum. 
  • Despotisme : Sistem dimana terdapat penguasa absolut yang tidak dibatasi oleh proses konstitusional atas hukum apapun. Kata ini juga memiliki konotasi kebijakan yang kejam dan opresif. 
  • Kediktatoran : Bentuk kediktatoran di masa modern adalah pemerintahan negara di tangan satu orang. Diktator sebenarnya adalah gelar magistrate pada masa Romawi Kuno, yang ditunjuk oleh Senat pada masa darurat, dan disahkan oleh comitia curiata
  • Totalitarianisme : Sistem politik dan ideologi di mana semua aktivitas sosial, ekonomi budaya, politik, intelektual dan spiritual tunduk pada tujuan pemimpin sebuah negara. Dalam totalitarianisme modern, rakyat dibuat sepenuhnya tergantung pada kemauan dan ajakan partai politik dan pemimpinnya. Negara-negara totaliter modern dipimpin oleh seseorang pemimpin atau diktator yang mengotrol partai politik. 
  • Fasisme : Ideologi politik modern yang beurpaya menciptakan kembali kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sebuah negara berdasarkan rasa kebangsaan atau identitas etnis. Fasisme menolak ide liberal seperti hak individu dan kebebasan, dan sering menekan untuk membantu membatalkan pemilihan umum, legislatif, dan elemen yang lain. 
  • Federalisme : Sistem politik nasional atau internasional di mana dua tingkat pemerintah mengontrol wilayah dan warga negara yang sama. Negara dengan sistem politik federal memiliki pemerintah pusat dan pemerinta-pemerintah yang didasarkan pada unit politik yang lebih kecil, yang biasanya disebut dengan negara bagian, provinsi atau wilayah. Unit poltik yang lebih kecil ini menyerahkan beberapa kekuasaan politik mereka kepada pemerintah pusat, demi kebaikan bersama. 
  • Monarki : Sistem dimana seseorang memilih hak keturunan untuk memimpin sebagai kepala negara seumur hidupnya. Istilah ini juga diterapkan pada negara yang diperintah. Kekuasaan monarki bervariasi dari absolut hingag sangat terbatas. Monarki meliputi penguasa, seperti raja dan ratu, kaisar, dan tsar atau sultan. 
  • Perwakilan : Sistem di mana posisi eksekutig, legislatif, dan yudikatif dapat dipilih melalui suara rakyat. Dalam banyak hal, perwakilan langsung digunakan untuk tujuan legislatif saja. Di Indonesia dan Amerika Serikat ada pengecualian, yaitu prinsip yang sama diterapkan pula untuk posisi eksekutif dan yudikatif: presiden adalah perwakilan langsung rakyat. 
  • Republik : Sistem yang didasarkan pada konsep bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan untuk memimpin atas nama rakyat, untuk memiliki perwakilan dan pejabat negara. 
  • Sosialisme : Sistem yang menuntut kepemilikan negara dan kontrol sarana produksi yang menguasai hajat hidup dan pemerataan kemakmuran. Sistem ini secara spesifik dicirikan oleh nasionalisasi sumber daya alam, industri besar, fasilitas perbankan dan kredir, serta hak milik publik;nasionalisasi cabang industri yang dimonopoli melihat monopoli sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemakmuran rakyat. 
  • Teokrasi : Sistem politik sebuah negara di mana Tuhan dianggap sebagai satu-satunya kedaulatan dan hukum kerajaan dipandang sebagai perintah Tuhan. Dapat juga dikembangkan bahwa teokrasi adalah sebuah negara, di mana kontrol berada di tangan para imam agama. 
  • Pemerintahan dunia : Konsep organisasi politik global terpusat dan merupakan aturan hukum bersama yang menciptakan tatanan internasional dan mendorong perdamaian.
http://www.artikelsiana.com/2015/05/macam-sistem-politik-berbagai-negara.html#



Sistem Ekonomi yang ada di dunia saat ini ada 5 macam yaitu :

1.Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem Ekonomi dimana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan,tradisi masyarakat secara turun temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya.

*Ciri Ciri S.E Tradisional :
a.Belum ada pembagian kerja
b.Tergantung pada sektor pertanian
c.Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis
d.Teknologi Produksi Sederhana

*Kebaikan S.E Tradisional :
a.Menimbulkan rasa kekeluargaan dan gotong royong
b.Barter dilandasi kejujuran

*Keburukan S.E Tradisional :
a.Pola pikir masyarakat masih statis
b.Hasil produksi terbatas

*Penganut S.E Tradisional :
a.Kehidupan Manusia Purba

2.Sistem Ekonomi terpusat/komando
Sistem Ekonomi dimana pemerintah memegang peranan penting/dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi

*Ciri ciri S.E Terpusat/Komando :
a.Kegiatan perekonomian dan harga ditetapkan pemerintah
b.Hak milik perorangan tidak diakui,sehingga kebebasan individu tidak ada
c.Alat Produksi dikuasai negara

*Kebaikan S.E Terpusat/Komando :
a.Pengawasan/Pengendalian lebih mudah dilakukan
b.Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya
c.Kemakmuran Masyarakat merata
d.Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan

*Keburukan S.E Terpusat/Komando :
a.Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat
b.Adanya pasar gelap karena adanya pembatasan oleh pemerintah
c.Tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk memilih pekerjaan dan jenis barang
d.Pemerintah bersifat paternalistis,apa yang diatur oleh pemerintah adalah benar

*Penganut S.E Terpusat/Komando :
Russia,RRC,Negara Negara Eropa Timur

3.Sistem Ekonomi Liberal :
Sistem Ekonomi yang menghendaki kebebasan seluas luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah

*Ciri ciri S.E Liberal :
a.Kebebasan swasta diakui
b.Kebebasan memiliki barang modal
c.Tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan

*Kebaikan S.E Liberal :
a.Adanya persaingan yang mendorong kemajuan berusaha
b.Campur tangan pemerintah kecil,sehingga kesempatan swasta lebih besar
c.Produksi didasarkan pada permintaan pasar
d.Pengakuan hak milik mendorong semangat usaha masyarakat

*Keburukan S.E Liberal :
a.Adanya persaingan tidak sehat,penindasan pada pihak yang lemah
b.Menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat
c.Timbul praktik yang tidak jujur

*Penganut S.E Liberal :
Amerika Serikat,Inggris,Perancis,Belgia,Belanda,Swiss,Kanada,dll

4.Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi dimana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi ,tetapi disisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian.

*Ciri ciri S.E Campuran :
a.Kebebasan swasta dibatasi,pada bidang bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak
b.Adanya campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi
c.Hak milik perorangan diakui

*Kebaikan S.E Campuran :
a.Sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah bertujuan untuk kepentingan masyarakat
b.Hak individu diakui dengan jelas
c.Harga lebih mudah dikendalikan

*Keburukan S.E Campuran :
a.Peranan pemerintah lebih berat dibanding swasta
b.Timbul KKN dalam pemerintahan

Penganut S.E Campuran :
Malaysia,Indonesia

5.Sistem Ekonomi Demokrasi Pancasila 
Sistem ekonomi yang dijiwai oleh idiologi pancasila yang didalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari,oleh,untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah

*Ciri ciri S.E Demokrasi Pancasila :
a.Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan
b.Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara
c.Bumi,Air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnnya dikuasai negara

*Kebaikan S.E Demokrasi Pancasila :
Perekonomian nasional diselenggarakan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,berkelanjutan,berwawasan lingkungan,kemandirian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Baiklah,sekian pembahasan tentang Sistem Ekonomi. Semoga bermanfaat bagi para pembaca sekalian,dan tunggu thread blog kami selanjutnya. Terimakasih telah berkunjung ke Blog ini


Sumber : http://thekingslau.blogspot.co.id/2015/10/macam-macam-sistem-ekonomi-yang-ada-di.html

Nama Anggota :
  Ø  Adelia Nursita Sari                                           : 20216113
  Ø  Muhammad Baharudin Alamsyah                    : 24216750
  Ø  Shely Apriliana                                                 : 26216997

- Copyright © 2013 Adelia Nursita Sari - Devil Survivor 2 - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -