PEMBANGUNAN EKONOMI DI WILAYAH JAWA TENGAH

Sabtu, 29 April 2017

Author : adelia nursita sari Comments : 0

Tag :

Pertumbuhan Domestik Bruto Negara China

A. Pertumbuhan Domestik Bruto Negara China/Republik Tiongkok (RRT)

Sejak akhir tahun 1970-an, RRT telah mengubah sistem perekonomiannya dari sistem ekonomi tertutup dan centrally planned menjadi sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pasar. Dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut pada tahun 2010 RRT berhasil menjadi eksportir terbesar di dunia. Reformasi ekonomi RRT dimulai secara bertahap yakni keluar dari sistem pertanian kolektif dan meluaskannya dalam liberalisasi harga, desentralisasi fiskal, meningkatkan otonomi BUMN, mendiversifikasi sistem perbankan, mengembangkan pasar saham, meningkatkan pertumbuhan sektor swasta, dan membuka diri terhadap perdagangan, serta investasi luar negeri.

Pada tahun 2012, di tengah terjadinya krisis keuangan global, RRT masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tetap. Beberapa prestasi yang dicapai oleh RRT di antaranya adalah kenaikan GDP dari RMB 26,6 triliun (US$ 4,2 triliun) menjadi RMB 51,9 triliun (US$ 8,3 triliun), yang menempatkan RRT di peringkat kedua secara global. Di samping itu, pendapatan pemerintah juga naik dari RMB 5,1 triliun (US$ 822 miliar) menjadi RMB 11,7 triliun (US$ 1,88 triliun) dengan penambahan lapangan kerja sebanyak 58,7 juta.

Di bidang infrastruktur, selama periode lima tahun, pemerintah telah berhasil membangun lebih dari 18 juta unit rumah bersubsidi dan perbaikan 12 juta unit rumah di daerah pinggiran. Di samping itu, juga telah berhasil dibangun 19.700 km jalur kereta api, dimana 8951 kmnya adalah jalur kereta api cepat. Pemerintah juga telah membangun 609.000 km jalan baru, dengan 42.000 merupakan jalan tol, yang menambah panjang jalan tol secara keseluruhan menjadi 95.600 km. Lebih lanjut, juga telah dibangun 31 bandara dan 602 pelabuhan untuk 10.000 ton kapal serta pembangunan proyek besar untuk mengalirkan gas dan listrik dari barat ke timur.

Salah satu kunci keberhasilan Pemerintah RRT dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya di tengah krisis global adalah penerapan kebijakan fiskal yang pro-aktif, kebijakan easy moneter, penerapan kebijakan finansial secara penuh, peningkatan belanja pemerintah, dan membuat pengurangan pajak secara struktural. Di samping itu, juga dilakukan penyesuaian giro wajib minimum dan suku bunga untuk mempertahankan pertumbuhan yang tepat dalam suplai uang dan kredit. Dalam merespon tren perubahan makro ekonomi, pemerintah juga secara cepat mengintensifkan implementasi kebijakan, mengurangi daya dorong dari kebijakan stimulus secara tepat waktu, dan mengimplementasikan kebijakan fiskal pro-aktif dan kebijakan moneter yang hati-hati.

Dalam upaya untuk mempercepat penyesuaian struktur ekonomi dan mengembangkan kualitas serta kinerja pembangunan ekonomi, pemerintah telah melakukan serangkaian upaya untuk mendorong permintaan domestik. Sebagai hasilnya, kontribusi permintaan domestik terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat.

Di bidang industri, RRT melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan transformasi sektor industri yang akhirnya menjadikan industri manufaktur RRT terbesar di dunia, dengan pertumbuhan nilai tambah tahunan rata-rata mencapai 13,4%. Hal ini sekaligus menjadikan manufaktur teknologi tinggi sebagai pilar utama ekonomi RRT.

Disamping itu, pada periode lima tahun ini, industri strategis termasuk clean energy, konservasi energi, perlindungan lingkungan, teknologi komunikasi dan bio-medicines telah tumbuh dengan cepat. Kontribusi sektor jasa terhadap GPD juga meningkat sekitar 2,7%, dan membuat sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak dari sektor lain.

Perdagangan internasional RRT dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 12,2%/tahun dan RRT menempati peringkat kedua negara perdagangan terbesar dunia. RRT telah menjadi pengekspor terbesar dunia dan kontribusinya terhadap pasar internasional juga meningkat lebih dari 2 percentage point dibandingkan tahun 2007. Untuk investasi, selama lima tahun pemerintah telah menggunakan investasi asing sebanyak US$ 552,8 miliar. Dan untuk mendorong ekspansi pengusaha RRT keluar negeri, pemerintah menerapkan strategi go global. Outbound direct investment RRT naik dari US$ 24,8 miliar di tahun 2007 menjadi US$ 77,22 miliar di tahun 2012, dengan pertumbuhan pertahun mencapai 25,5%. Jumlah ini sekaligus menjadikan RRT sebagai salah satu sumber investasi utama dunia.

Tahun 2013 merupakan tahun yang crucial untuk melanjutkan implementasi Rencana Lima Tahunan ke-12. Dalam kaitan ini, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan GDP sebesar 7,5%, CPI (inflasi) sebesar 3,5%, penambahan 9 juta lapangan kerja, tingkat pengangguran urban di bawah 4,6%, dan terus mengembangkan balance of payment. Dalam kaitan ini, pemerintah akan meneruskan kebijakan fiskal yang proaktif, pertama dengan menaikkan defisit dan utang pemerintah melalui cara yang sesuai. Tahun ini, diproyeksikan defisit sebesar RMB 1,2 triliun (US$ 200 miliar), RMB 400 triliun (US$ 64,5 miliar) lebih dibandingkan anggaran tahun lalu. Ini terdiri dari defisit pemerintah pusat sebesar RMB 850 milyar (US$ 137 miliar), dan RMB 350 miliar (56,4 miliar) dalam bentuk obligasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kedua, pemerintah akan memperbaiki kebijakan pemotongan pajak struktural dengan fokus mempercepat proyek percontohan untuk menggantikan business tax dengan VAT. Ketiga, akan mengoptimalkan struktur pengeluaran pemerintah dengan prioritas pada belanja pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan bidang lain yang penting untuk masyarakat. Pemerintah akan memperketat pengeluaran administratif dan melakukan penghematan. Investasi dari pemerintah pusat utamanya akan dialokasikan untuk proyek rumah bersubsidi, proyek infrastruktur terkait pertanian, jaminan sosial dan proyek lain untuk pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan. Dan keempat, memperkuat pengelolaan utang pemerintah daerah.

Pemerintah China menurunkan proyeksi target pertumbuhan domestik bruto tahun 2017 dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen. Ada kekhawatiran negeri itu atas kecenderungan proteksionisme di tingkat global. Tingkat utang terhadap PDB berusaha dikendalikan. Diturunkannya target pertumbuhan ekonomi negeri itu realistis. Hal tersebut diharapkan membantu mengontrol sekaligus menguatkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi negeri itu. Reformasi berupa pengendalian tingkat utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan peningkatan kewaspadaan atas risiko-risiko krisis keuangan global. ”Aneka perkembangan, baik di dalam maupun luar China, memerlukan kesiapan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang lebih kompleks sekaligus genting,” saat menyampaikan laporan kerjanya dalam pembukaan pertemuan tahunan parlemen di Beijing. China menargetkan pertumbuhan 6,5-7 persen tahun lalu. Realisasinya 6,7 persen dengan dukungan kredit perbankan, kenaikan harga rumah, dan investasi pemerintah. Namun, seiring dengan upaya pemerintah memperlambat pasar perumahan, pertumbuhan kredit, sekaligus memperketat tingkat utang, perekonomian pun melambat.

Konsumsi domestik

China berketetapan untuk mendorong pertumbuhan lewat konsumsi domestik dan investasi swasta. Seperti halnya tahun lalu, negeri itu tidak membuka angka targetnya untuk ekspor dengan alasan ketidak pastian kondisi perekonomian global. Pemerintah secara khusus menekankan perlunya mewaspadai risiko tingkat utang terhadap PDB negeri itu. Ini seiring dengan analisis para ekonom global yang menyatakan hal tersebut berisiko terhadap perekonomian China. Tren proteksionisme dan deglobalisasi meningkat, menimbulkan ketidakpastian arah negara-negara besar dan efek atas pilihan itu bagi negara lain di sekitarnya ataupun secara global. Kondisi itu juga dinyatakannya menjadi faktor yang bisa menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Meski tidak langsung menyebutkan Amerika Serikat, publik menangkap AS yang menjadi pusat perhatian China. Di tengah sikap AS yang cenderung lebih protektif, China bergeming untuk mempertahankan perdagangan bebasnya. Ekonom Universitas Renmin di Beijing, Son Lifang, melihat efek dari kencenderungan ketertutupan AS relatif terbatas bagi China. Transformasi perekonomian China dengan dorongan konsumsi dalam negeri dinilainya berpotensi mendukung pertumbuhan negeri itu. Pertumbuhan PDB 6,5 persen diperkirakan bisa menjaga tingkat ketersediaan lapangan kerja.

Kenaikan Fed Rate

Pasar keuangan global bisa terpengaruh dengan rencana kenaikan suku bunga acuan AS, Fed Fund Rate. Kemunggkinan kenaikan Fed Rate dilakukan Maret tahun ini, lebih cepat daripada yang ditargetkan sebelumnya. Keputusan itu akan diambil jika angka pengangguran dan inflasi AS sesuai dengan ekspektasi The Fed. Kenaikan Fed Rate terakhir dilakukan akhir tahun lalu. Kala itu, Fed Rate naik 0,25 persen, kenaikan kedua dalam 10 tahun terakhir.
B. KEMISKINAN
Pertumbuhan ekonomi, dihitung berdasarkan pendekatan nilai riil produk domestic bruto (gross domestic bruto), bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro. Pertumbuhan ekonomi telah menaikkan pendapatan perkapita masyarakat. Tolak ukur lain mengenai kesejahteraan (sekaligus kemiskinan) penduduk sebuah negara, yang bukan ditinjau berdasarkan aspek pendapatan, sangatlah bervariasi. Ada yang berpendekatan ekonomi, ada juga yang berpendekatan social. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat melalui alokasi pengeluaran konsumsinya. Semakin sejahtera penduduk suatu negeri, maka semakin kecil pengeluaran konsumsinya untuk pembelian bahan pangan. Upaya China menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada peningkatan taraf hidup warganya. Alhasil, angka kemiskinan di negara ekonomi terbesar kedua di dunia turun signifikan.

“Jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan di China hampir tiga per empat dari tingkat kemiskinan selama enam tahun, yakni dari 26 persen pada tahun 2007 menjadi tujuh persen pada 2012,” menurut laporan dari perusahaan riset Gallup yang berbasis di Amerika Serikat (AS), seperti dikutip dari laman CNN, beberapa waktu lalu. Selain berhasil mengurangi jumlah masayarakat kelas bawah, Negeri Tirai Bambu juga berhasil mendorong 65 persen penduduknya untuk naik kelas ke kelompok menengah dan menengah atas. Sejak memulai pembangunan ekonomi pada 1980, China berhasil menekan angka kemiskinan secara drastis yang saat itu berada pada level 64 persen. Tren tersebut juga dikaitkan dengan reformasi ekonomi dalam negeri yang diterapkan selama beberapa dekade terakhir. Salah satu aspek khusus dari keberhasilan sosio-ekonomi tersebut, lantaran adanya pertumbuhan industrialisasi yang pesat di ibu kota. Hal ini mendorong warga perdesaan untuk urbanisasi dan menilai pekerjaan di pusat perkotaan jauh lebih baik, khususnya pada sektor manufaktur.
“Peningkatan pendidikan dan kesehatan telah memainkan peranan pentig dalam membantu kebanyakan warga China untuk keluar dari kemiskinan,” demikian penilaian Gallup. Jumlah penduduk China pada pertengahan 2014 diperkirakan mencapai 1,355,692,576 (July 2014 est.) atau sekitar 20% dari penduduk dunia, belum termasuk Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Tantangan demografi yang dihadapi China saat ini, antara lain populasi yang menua, dan tingginya tingkat cacat lahir di wilayah tertentu. Ketidakseimbangan rasio gender pada dasarnya tidak terlalu tajam, yakni laki-laki: 51,3%, perempuan: 48,7%, namun isu yang berkembang adalah sulitnya kaum laki-laki mencari pasangan hidup akibat paradigma sosial yang mengakibatkan kaum perempuan Tiongkok lebih memilih pasangan hidup yang berada ataupun expatriat. Pertumbuhan penduduk di China diperkirakan akan terus meningkat tajam mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2040.
Sebanyak 128 juta penduduk atau 13.4 persen dari total penduduk Tiongkok hidup di bawah garis kemiskinan, karena China menaikkan standar garis kemiskinan menjadi 1.500 yuan atau US$ 230 per tahun (setengah dari standar garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia). Untuk itu, Pemerintah china telah menyusun rencana program pengentasan kemiskinan 10 tahun (2011–2020). Sementara itu pada pertengahan 2012, tingkat pengangguran di RRT mencapai 4,1% dari total penduduk China. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, pemerintah Tiongkok telah menciptakan 10,24 juta lapangan pekerjaan baru pada akhir bulan September 2012. Selain itu sebagai upaya memperluas penyediaan keamanan sosial bagi penduduknya, pemerintah Tiongkok telah memberikan jaminan social security untuk 90 persen penduduknya, serta memberikan rural pension scheme untuk 330 juta petani yang berumur 60 tahun lebih dengan tunjangan bulanan yang bervariasi sesuai tingkat standar penghasilan daerah mereka.
C. Tabel dan Grafik PDB di China

Referensi :

http://tsantasiagian.blogspot.com/2015/04/china-raksasa-ekonomi-dunia.html?m=1

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170306/281706909471889

Kelompok 4

Adelia Nursitasari (20216113)

Muhammad Baharudin Alamsyah (24216750)

Shely Apriliana (26216997)

Pertumbuhan Domestik Bruto Negara China

Author : adelia nursita sari Comments : 0

Tag :

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah masyarakat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang telah lama ada, berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi. Substansi kemiskinan adalah kondisi deprevasi tehadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar (Sudibyo, 1995:11).

Kemiskinan juga sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Substansi kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sudibyo (1995:11) mengatakan bahwa “apabila berbicara mengenai kemiskinan maka kemiskinan dinilai secara mutlak, sedangkan penilaian terhadap kesenjangan digunakan secara relatif”. Dalam suatu masyarakat mungkin tidak ada yang miskin, tapi kesenjangan masih dapat terjadi di dalam masyarakat tersebut.

Sebagian besar dari penduduk miskin ini tinggal diperdesaan dengan mata pencaharian pokok dibidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional tersebut. Kehidupan mereka bergantung pada pola pertanian yang subsistem, baik petani kecil atau pun buruh tani yang berpenghasilan rendah, ataupun bekerja dalam sektor jasa kecil-kecilan dan berpenghasilan pas-pasan. Fenomena banyaknya urbanisasi penduduk desa ke kota menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan pembangunan di perdesaan. Terbatasnya fasilitas umum, kecilnya pendapatan, dan terbatasnya pekerjaan dan dalih mencari kehidupan lebih baik menjadi alasan urbanisasi ini. Permasalahan tersebut menyiratkan adanya ketidakmerataan dan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan.

Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016.Selama periode September 2015–Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2016 tercatat sebesar 73,50 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2015 yaitu sebesar 73,07 persen.Jenis komoditi makanan yang berpengaruh terbesar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah dan roti. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang terbesar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

DAMPAK KEMISKINAN

Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi kebutuhan penting lainnya. Misalnya saja harga beras yang semakin meningkat, orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya. Seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan untuk waktu yang lama.

Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan. Mereka melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Di era global dan materialisme seperti sekarang ini tak heran jika kriminalitas terjadi dimanapun.

Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara berfikir mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang tak mempunyai tempat tinggal, tidur dijalan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain sebagainya. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk karena anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapat pendidikan, mendapat nutrisi baik dan lain sebagainya. Ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya.

Di suatu Negara sebesar Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang cukup banyak, sumber daya manusia yang besar dengan wilayah yang sedemikian luas tentunya suatu keunggulan. Dibandingkan Negara kecil yang luas wilayahnya terbatas, tidak memiliki kekayaan alam seberapa. Dalam teori manajemen tentu kita masuk kategori unggul sumber daya alam banyak, sumber daya manusia banyak, teknologi mendukung. Namun kenyataan ini menjadi berbeda ketika kita melihat Negara Indonesia justru banyak angka kemiskinannya dimana di jalan masih dapat kita lihat rakyat masih tinggal di pemukiman kumuh, kesulitan mendapat pekerjaan, tidak dapat melanjutkan sekolah, kekurangan gizi. Disatu sisi ada sekelompok masyarakat yang hidupnya mewah dengan rumah besar, mobil mewah, pendidikan tinggi.

Semakin hari semakin tampak kesenjangan sosial itu. Padahal peranan Negara sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat disini. Kita bisa berbicara ini stratifikasi sosial bahwa ada tingkatan ekonomi masyarakat yang tidak semua sama. Dalam kehidupan ada yang namanya si kaya dan si miskin. Tampaknya kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin hari menjadi-jadi. Hal ini justru menimbulkan kerawanan sosial dimana tingkat kejahatan semakin meningkat, kemiskinan, pendidikan rendah, kekurangan gizi, penyakitan dan sebagainya.. Tujuan suatu Negara adalah mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Bukan saja memakmurkan satu golongan tetapi memberikan kemakmuran pada semua masyarakatnya. Akan tampak aneh kalau kelompok kaya dengan mobil ratusan juta rupiah berseliweran di jalan dan pengemis yang kelaparan di jalan. Kalau kita sadar akan kondisi ini mestinya kita berpikir ada yang keliru dengan Negara ini. Negara berperan penting dalam mewujudkan fasilitas yang layak sesuai standar di Negara tersebut. Kebutuhan primer seperti makanan pokok, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan harus diberikan dengan baik. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, listrik, sekolah, rumah sakit. Tugas Negara dalam mengatur pajak masyarakat yang besar itu untuk menciptakan masyarakat yang makmur sehingga kesenjangan sosial menjadi rendah dan kemiskinan dapat segera teratasi. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah pembangunan yang berlandaskan pada kepentingan pemilik modal.

Satu contoh pembangunan supermarket besar yang dimiliki perusahaan tanpa memikirkan pasar tradisional yang menghidupi masyarakat bawah. Bahkan belakangan merambah mini market yang mematikan warung kecil. Kondisi seperti ini adalah contoh ketidak seimbangan yang terjadi yang menyebabkan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Di era perdagangan bebas bangsa ini bisa jadi termasuk warung kecil itu. Karena Negara maju sudah memiliki berbagai produk yang berkualitas dan siap dipasarkan sedangkan kita masih menjadi bangsa konsumtif. Begitu perdagangan bebas di buka maka bangsa ini juga akan siap menjadi bangsa miskin. Produk yang bisa kita jual ke Negara lain tidak banyak sedangkan kita lebih banyak membeli dari Negara lain. Ketidak seimbangan ekspor dan impor ibarat hanya akan menambah hutang selanjutnya dapat dipastikan menjadi gulung tikar.

KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN

Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.

Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front :

(i) Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja danpendapatan bagi kelompok miskin,

(ii) Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi,

(iii) Membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :

1. Intervensi jangka pendek, berupa :

- Pembangunan/penguatan sektor usaha Kerjsama regional

- Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

- Desentralisasi

- Pendidikan dan kesehatan

- Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

- Pembagian tanah pertanian yang merat

2. Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan

3. Manajemen lingkungan dan SDA

4. Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan

5. Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan

6. Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)

KESIMPULAN

Jadi kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan struktural yang membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Kendati faktor internal dan kebudayaan (kebudayaan kemiskinan) mempunyai andil sebagai penyebab kesenjangan sosial, tetapi tidak sepenuhnya menentukan.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah besar. banyak studi empiris yang memang membuktikan adanya suatu relasi trade off yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan, hubungan negatif tersebut tidak sistematis. Namun, dari beberapa studi empiris yang pernah dilakukan, pendekatan yang digunakan berbeda-beda dan batas kemiskinan yang dipakai beragam pula, sehingga hasil atau gambaran mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan juga berbeda.

Sumber:

http://ratnasarivicky09.blogspot.co.id/2011/03/kemiskinan-dan-kesenjangan-sosial.html?m=1

http://www.kompasiana.com/sanggedepurnama/kesenjangan-sosial-dan-kemiskinan_55282ec06ea834c3538b4604

https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229

http://priennovita.blogspot.co.id/2015/05/kemiskinan-dan-kesenjangan-perekonomian.html?m=1

Kelompok 4:

Adelia Nursitasari (20216113)

Muhammad Baharudin Alamsyah (24216750)

Shely Apriliana (26216997)

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Indonesia

Author : adelia nursita sari Comments : 0

Tag :

Kasus PT.Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambanganyang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport McMoRan Copper andGold Inc. (AS). Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui kegiatan penambangannya di Grasberg, Papua.PT Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua,masing-masing adalah di Erstberg (sejak 1967) dan Grasberg (sejak1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

PT Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaan perusahaan tersebut di Indonesia telah memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepadaIndonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992-2004, dengan hargaemas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons.

Hingga kini, operasi penambangan PT Freeport masih berlangsungdi kawasan Grasberg, Papua. Penambangan Freeport di Grasberg menghasilkan 5 macam barang tambang, yaitu tembaga, emas, silver,molybdenum, dan Rhenium. Emas merupakan penghasilan utamaFreeport karena memang jenis tambang inilah yang konsentrasinya paling besar di lokasi tambang Grasberg.

Bumi Papua adalah surga dunia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sungguh memperiatikan, sumber daya alam yang melimpah itu ternyata belum dinikmati seutuhnya oleh segenap warga Papua. Lebih dari 2,6 juta hektare lahan sudah dieksploitasi, termasuk 119.435 hektare kawasan hutan lindung dan 1,7 juta hektare kawasan hutan konservasi. Hak tanah masyarakat adat pun ikut digusur. Dari hasil eksploitasi itu, setiap hari, rata-rata perusahaan raksasa dan penyumbang terbesar industri emas di AS itu mampu meraih keuntungan Rp 114 miliar per hari. Jika keuntungan tersebut dikalikan 30 hari, keuntungan PT Freeport mencapai USD 589 juta atau sekitar Rp 3,534 triliun per bulan. Dalam setahun, keuntungan PT Freeport mencapai Rp80 triliun per tahun.

PT Freeport dalam melakukan kegiatan penambangan diIndonesia terikat oleh kontrak karya pertambangan. Kontrak karya adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antarapemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asingatau bisa dalam bentuk patungan perusahaan asing denganIndonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakanusaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi. Pada awal mula berpijaknya PT Freeport di Indonesia, kontrak karya diatur denganUU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dimana sebelumnyadimulai oleh UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang menjadi pintu masuk inverstor asing untuk menanamkan modalnya dalam bisnis pertambangan.

Di dalam kontrak karya ini, terjadi ketidakadilan yang luarbiasa. Pihak Indonesia hanya berhak mendapatkan royalty 1% dariemas yang didapatkan oleh Freeport di Papua. Namun semenjak tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2003 yang mengatur royalty emas bagi bangsa Indonesiasebesar 3,75%. Sangat ironis memang, negara yang memilikikekayaan tambang emas terbesar di dunia, hanya memperoleh3,75% dari emas yang dimilikinya itu. Fakta yang lebih menyakitkan lagi, kontrak karya yang sedang berlaku saat ini antara PT Freeportdengan pemerintah Indonesia baru berakhir pada tahun 2021, danpada saat itu juga kandungan emas yang ada di bumi Papuadiperkirakan sudah habis.Eksploitasi yang dilakukan Freeport ini sangatlah bertolak belakang dengan Pasal 33 UUD 1945. Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

PT Freeport ini sudah sejak lama bekerjasama dengan Negara Indonesia sejak tahun 1967 lalu kontraknya habis. Dan pada periode pemerintahan Soeharto saat Indonesia sedang krisis ekonomi dan PT Freeport melihat peluang tersebut maka PT Freeport mengajukan kontrak kerjasama pertambangan kembali PT Freeport dengan Indonesia dan kerjasama itu berlangsung sampai sekarang. Tapi semakin kesini PT Freeport ini merugikan Indonesia dari aspek pengeksplorannya, aspek lingkungannya, dan lain-lain. Saat ini PT Freeport sedang mencoba membujuk Indonesia untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada tahun 2021 nanti. Dan ini memicu perdebatan antara berbagai pihak karena soal perpanjangan kontrak ini membuat beberapa kasus yang diduga merembet kepada kasus korupsi. Dan saat ini MKD sedang menyelidiki kebenaran hal tersebut.

Penyelesaian Konflik Harus Dengarkan Apresiasi Masyarakat

Penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan PT Freeport Indonesia harus dilakukan secara adil dan bijaksana dengan mendegarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat di daerah itu. Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Papua, Matias Sarwa, kepada ANTARA di Jayapura, Rabu mengakui, pemalangan terhadap aktifitas PT Freeport itu masalah "perut", karena masyarakat adat selama ini tidak diperhatikan secara baik. Menurut Matias, PT Freeport harus mengakui tindakan yang dilakukan masyarakat adat di Tembagapura, Timika, karena selama ini mereka merasa kurang mendapat perhatian dalam hal kesejahteraan dari pihak perusahaan. Keberadaan PT Freeport di Papua bagaikan seekor sapi, dan tambang yang dikeruk itu seperti susu, namun setelah mendapat susu yang banyak lalu lupa kepada pemiliknya. Hal itu yang kini terjadi, sehingga kta Matias, semua pihak yang berkompoten baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur, DPR Papua, MRP serta PT Freeport sendiri, menyelesaikan masalah pemalangan itu dengan kepala yang dingin.

Matias juga mengakui, masalah kecemburuan sosial antara masyarakat asli dan non asli yang bekerja di PT Freeport itu tidak sebanding, karena mulai dari tukang sapu hingga direktur berdasi semuanya orang non Papua sehingga selalu menimbulkan masalah. Kondisi itu tidak pernah disadari dan diperhatikan secara baik oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Papua maupun pihak perusahan, akibatnya masalah yang timbul tidak dapat diredam, karena jumlah tenaga kerja orang Papua sangat sedikit bila dibandingkan dengan non Papua. Keberpihakan terhadap orang asli Papua, khususnya tujuh suku pemilik hak adat itu, tidak nampak terutama masalah kesejahteraan mereka tidak diperhatikan secara baik.

Oleh karena itu tuntutan masyarakat tentang berapa persen yang akan diberikan pihak perusahan harus didengar dan digubris, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan, karena dampaknya sangat besar, apabila PT Freeport ditutup. Matias meminta kepada manajemen perusahan agar selalu membuka diri, untuk memberitahukan berapa besar tambang tembaga, emas, dan perak yang sudah dikeruk yang dibawah keluar negeri, bahkan ke depan masyarakat pemilik hak adat juga harus dilibatkan dalam mengawasi aktifitas perusahan. Komitmen perusahan dari awal melalui kontrak kerja harus dipegang, sehingga tidak melakukan penambangan di luar kontrak kerja tersebut, agar tidak menimbulkan masalah. Karyawan yang bekerja juga harus memprioritaskan tenaga asli Papua, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial seperti yang selama ini terjadi. Banyak sekali hasil tambang tembaga, emas, perak, nikel yang sudah dibawah keluar Papua, namun hasilnya tidak dinikmati secara baik oleh rakyat Papua terutama masyarakat pemilik hak ulayat tujuh suku yang ada di Timika.

Tambang Freeport adalah bukti kesalahan pengurusan pada sektor pertambangan di Indonesia dan bukti tunduknya hukum dan wewenang negara terhadap korporasi. Pemerintah menganggap emas hanya sebatas komoditas devisa yang kebetulan berada di tanah Papua. Telah sekian lama pemerintah menutup mata terhadap daya rusak industri pertambangan di tanah Papua. Sudah sepatutnya bangsa Indonesia mendapatkan apa yang menjadi haknya yakni mengelola SDAnya sendiri tanpa dikuasai penuh oleh pihak asing.

Ada beberapa solusi dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain, melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek pertambangan Freeport terutama aspek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, melakukan perubahan Kontrak Karya Freeport yang lebih menguntungkan bagi negara pada umumnya dan bagi rakyat Papua pada khususnya, memfasilitasi sebuah konsultasi penuh dengan penduduk asli Papua terutama yang berada di wilayah operasi Freeport dan pihak berkepentingan lainnya mengenai masa depan pertambangan tersebut serta memetakan dan mengkaji sejamlah skenario bagi masa depan Freeport, termasuk kemungkinan penutupan, kapasitas produksi dan pengolahan limbah.

Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan harus dikedepankan oleh pemerintah dengan memelihara kelestarian lingkungan. Pemerintah harus menghentikan secara sepihak kegiatan korporasi asing yang dapat merusak lingkungan selama melakukan penambangan sumberdaya alam Indonesia. Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh asing merupakan utang lingkungan. Seluruh pajak, royalti dan pembagian keuntungan yang diperoleh Indonesia melalui korporasi pertambangan asing, niscaya tidak akan dapat membangun kembali lingkungan yang telah rusak total tersebut.

https://dwiyustiyanita.wordpress.com/2015/04/01/eksploitasi-freeport-yang-menyalahi-hukum-di-indonesia/

http://ekarahmayuliani.web.unej.ac.id/2015/12/16/analisis-konflik-politik-kasus-pt-freeport-papua/

Nama Anggota :

Ø Adelia Nursita Sari : 20216113

Ø Muhammad Baharudin Alamsyah : 24216750

Ø Shely Apriliana : 26216997

Kasus PT.Freeport Indonesia

Jumat, 31 Maret 2017

Author : adelia nursita sari Comments : 0

Tag :

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN

A.Kajian Tentang Sistem Perekonomian Indonesia di Masa Kolonial Belanda
Pertengahan dasawarsa tahun 1960-an terdapat beberapa arsip Belanda dan Indonesia yang berisikan tentang sistem administrasi pada masa pemerintahan Belanda yang terjadi pada abda ke-19 dan abad ke-20 yang dibuka untuk umum.Contohnya sistem tanam paksa yang menimpa para petani di Pulau Jawa saat itu, banyak sejarahwan yang berpendapat bahwa hal itu telah menjadikan petani di Jawa menjadi lebih miskin, padahal tidak demikian.

Sejarah Sistem Perekonomian Indonesia di Masa Sistem Tanam Paksa

Menurut sejarah, sejarah perekonomian Indonesia mencatat bahwa ditahun 1830 terjadi kebangkrutan yang dialami oleh pemerintah penjajah akibat dari Perang Diponegoro tahun 1825 – 1930 yang merupakan perang terbesar di tanah Jawa dan juga Perang Paderi tahun 1821 – 1837 di Sumatera Barat. Kemudian Jendral Van den Bosch selaku Gubernur saat itu memperoleh izin untuk menerapkan Sistem Tanam Paksa atau yang disebut dengan Cultuur Stelsel yang memiliki tujuan utama untuk menutupi defisit dari besarnya anggaran pemerintah serta untuk mengumpulkan kembali kas pemerintahan yang habis terpakai. Dengan memaksa para petani untuk bekerja hingga 4 kali lebih lama dari jam kerja biasa dengan tujuan pokok agar kapasitas hasil pertanian meningkat demi untuk meningkatkan kondisi ekonomi pemerintahan Belanda saat itu.Memang dari hasil sistem Tanam Paksa ini berhasil meningkatkan sejumlah komoditi pertanian hingga dapat dieskpor ke Eropa, sehingga semakin tinggi penghasilan yang didapat oleh pemerintahan Belanda saat itu namun upah yang diberikan kepada kaum petani tidak seimbang dibanding tenaga dan jerih payah yang mereka keluarkan di masa sistem tanam paksa tersebut.

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA

Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia Soekarno adalah peletak dasar perekonomian indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :

Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia.
Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak
Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian

indonesia.

Setelah kemerdekaan hingga tahun 1965, perekonomian Indonesia memasuki era yang sangat sulit, karena bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial, politik dan keamanan yang sangat dahsyat, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan.
Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas sosial- politik dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan. Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with Distribution of Wealth di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (pembangunan semesta berencana).
Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiper inflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.

Perekonomian Pada Masa Orde Lama 1945-1966

Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.
Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.
Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut.
Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.
Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk.
Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.
Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh:

1. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.

3. Kas negara kosong.

4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 untuk mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.

Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, akan tetapi pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).
Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).
Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa itu:

a. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.

c. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

d. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya.

e. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.

Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

Sitem Perekonomian

Selama masa orde lama, berbagai sistem ekonomi telah mewarnai perekonomian Indonesia, antara lain :

Sistem ekonomi Pancasila & Ekonomi Demokrasi : Awal Berdirinya RI
Liberalis : Awal 1950an – 1957an
Sistem Etatisme : Awal 1958an – orde baru

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Orde Baru Hingga Saat Ini

1. Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Orde baru (1966-1998)

Kesejahteraan rakyat telah menjadi korban dan ambisi para petualan politik. Atas dasar kesadran tersebut, maka pada awal Orde Baru Stabilisasi Ekonomi menjadi proritas utama.

a. Stabilisasi Ekonomi

Pada permulaan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha pengendalian tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pelaksanaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan “ Trilogi Pembangunan” yaitu sebagai berikut :

a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menju kepada terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

c) Stabilitas yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde Baru secara periodic 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

· Pelita I (1969-1974), sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 menekankan pembangunan di bidang pertanian.

· Pelita II (1974-1979), sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat.

· Pelita III (1979-1984), sasaran yang hendak dicapai adalah Trilogi Pembangunan.

· Pelita IV (1984-1989), sasaran yang hendak dicapai adalah di bidang pertanian tercapainya swasembada pangan.

· Pelita V (1989-1994), sasaran yang hendak dicapai adalah upaya peningktan semua segi kehidupan bangsa.

· Pelita VI (1994-1998), Pemerintah menitikberatkan pembangunan ekonomi yang berkaitam dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai pendukunggnya.

b. Dampak Revolusi Hijau dan Indiustrialisasi

Berikut upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menggalakkan revolusi hijau antara lain :

a) Intensifikasi Pertanian.

b) Ekstensifikasi Pertanian.

c) Diversifikasi Pertanian.

d) Rehabilitasi Pertanian.

Berikut dampak positif revolusi hijau antara lain :

a) Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh tani.

b) Kekurangan bahan pangan dapat teratasi.

c) Sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga Perekonomian Indonesia.

c. Dampak Kebijakan Ekonomi Orde Baru

Dampak Positif :

1) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2) Swasembada beras.

3) Penurunan angka kemiskinan

2. Akhir Orde Baru

Krisis moneter yang melanda kawasan asia Tenggara menyebabkan ketidakstabilan Perekonomian Indonesia sejak pertengahan Juli 1997.

3. Era Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju kearah perbaikan. Reformasi tahun 1998 menuntut adanya pembaharuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hokum Masalah yang mendesak adalah upaya mengatasi kebutuhan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau masyarakat.

a. Masa Kepemimpinan B. J. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Pada saat pemerintahan presiden B.J Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang ekonomi. B. J. Habibie diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Tugasnya adalah Melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh sebelumnya, kemudian Habibie membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan Habibie di bidang ekonomi antara lain :

1) Merekapitulasi perbankan.

2) Merekonstruksi Perekonomian Indonesia.

3) Melikuidasi beberapa bank bermasalah.

4) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga di bawah Rp. 10.000

5) Mengimplementasikan Reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.

Presiden B.J Habibie jatuh dari pemerintahannya karena melepaskan wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia.

b. Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena pemerintahannya mengahadapi masalah-masalah yang kontroversial.

c. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

Masa kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

1) Melakukan pembayaran utang luar negeri.

2) Memelihara dan memantapkan stabilitas Negara.

3) Memantapkan ekonomi nasional.

4) Privatisasi BUMN.

5) Memperbaiki kinerja ekspor.

d. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-2014)

Berikut kondisi dan kebijakan-kebijakan masa kepemimpinan SBY di bidang ekonomi antara lain :

1) Hingga Maret 2005 utang luar negeri U$$136.6 miliar dan masa penundaan utang paris club 3 sudah habis.

2) Seratus hari pertama lebih banyak bicara ekonomi makro dari pada secara spesifik program peningkatan ekspor.

3) Pada tanggal 19 Desember 2004 SBY menaikkan haraga “BBM Mewah”.

4) Melanjutkan pertumbuhan ekonomi Megawati, diperkirakan pertumbuhan ekonomi nya naik hingga 4,4-4,9% dan inflasi meningkat yakni 5,5%.

5) Menaikkan pendapat perkapita dengan mengandalkan pembangunan infrasruktur missal dengan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor dengan janji akan memperbaiki iklim investasi.

e. Perkembangan Ekonomi di Tahun 2015

Awal tahun 2015 menjadi momentum tepat untuk memprediksi kondisi perekonomian Indonesia kedepan. Sebagai salah satu negara yang baru saja mengalami perombakan politik, serangkaian kebijakan baru tentunya akan mempengaruhi proyeksi ekonominya. Meskipun laju perekonomian di tahun lalu mengalami perlambatan, namun sejumlah ahli dan ekonom justru memprediksi bahwa di tahun 2015 perekonomian Indonesia akan mengalami peningkatan. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bahkan ditengah kondisi ekonomi internasional yang terbilang pesimis dalam beberapa tahun terakhir? Berikut ini sejumlah data yang dikumpulkan dari data-data Bank Indonesia dan sejumlah kalangan mengenai perkembangan ekonomi di tahun 2015.

Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. Kemudikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.

Mengacu pada evaluasi terhadap perekonomian di tahun lalu, di tahun ini Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia semakin baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, ditopang oleh perbaikan ekonomi global dan semakin kuatnya reformasi struktural dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia tahun 2014 diprakirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan dengan 5,8% pada tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur cenderung membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan AS. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan program penghematan anggaran.

Sementara itu, kegiatan investasi juga masih tumbuh terbatas. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%. Berbeda dengan 2014, di samping tetap kuatnya konsumsi rumah tangga, tingginya pertumbuhan ekonomi di 2015 juga akan didukung oleh ekspansi konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.

Reference:

http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto

http://id.tradingeconomics.com/indonesia/gross-national-product

http://www.oocities.org/hri_d/MataKuliah/PI.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi

http://www.tenagasosial.com/2013/08/perubahan-struktur-ekonomi-indonesia.htmlm

Nama Anggota :

Ø Adelia Nursita Sari : 20216113

Ø Muhammad Baharudin Alamsyah : 24216750

Ø Shely Apriliana : 26216997